DPR Protes Kebijakan Honorer Daerah Mau Dihapuskan

RAKYATCIREBON.ID – Rencana pemerintah daerah meniadakan pegawai berstatus honorer karena kurangnya anggaran, mendapat reaksi keras dari DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta para kepala daerah lebih kreatif dalam memikirkan gaji layak bagi honorer, bukan justru menyingkirkan mereka dengan dalih anggaran.

Pernyataan itu disampaikan politikus PDIP itu merespons langkah sejumlah pemda yang mulai memberhentikan para tenaga honorer dengan dalih anggaran.

\"Daripada membangun infrastruktur, tetapi banyak pengangguran lebih baik tidak membangun,\" ucap Hugua.

Hugua bahkan mendorong kepala daerah se-Indonesia mencontoh Gubernur Sultra Ali Mazi yang bisa menaikkan gaji honorer teknis administrasi. Kebijakan itu diambil lantaran melihat belum ada kebijakan PPPK untuk teknis administrasi.

Hugua menyebut Gubernur Ali Mazi lantas memberikan subsidi kepada honorer K2 dan non-K2 sebagai salah satu cara menyelamatkan kelompok masyarakat miskin rentan.

Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga meminta pemda jangan menggunakan alasan anggaran untuk menyingkirkan honorer.

Sebab, dia mengetahui selama ini mayoritas honorer digaji sangat tidak layak. Kesempatan mereka menjadi PNS sudah ditutup oleh skema PPPK.

\"Apa para kepala daerah tidak punya hati nurani melihat kondisi tersebut. Jadi, jangan pemda main PHK saja,\" tegas Hugua. (ing/jpnn)

BACA JUGA:

·  Disebut Penistaan Agama, Ferdinand Hutahean: Itu adalah Dialog Imajiner Pikiran dan Hati Saya

·  Viral Dugaan Pemerkosaan Oknum Demisioner BEM UMY: Kamu yang Kuat ya Kalo sama Aku, Soalnya Aku Hypersex

Sumber: